LADUNI.ID, Jakarta - Program pemberdayaan Nahdliyin Jatim yang menjadi salah satu keputusan Konferwil PWNU Jatim akhir pekan lalu ditanggapi positif oleh Ketua LAZISNU Perwakilan Jatim, Noor Shodiq Askandar. Ia memaparkan program pemberdayaan tersebut berbasis pada empat pilar perjuangan, yakni pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi. 

Di bidang ekonomi dimulai dengan upaya mendukung wirausaha di daerah dan memunculkan wirausaha baru. “Proses selanjutnya adalah peningkatan kesadaran untuk mengusahakan perputaran ekonomi di masyarakat NU sendiri,” katanya dihubungi dari Jakarta, Selasa (31/7) kemarin, seperti dilansir NU Online.

Bentuk kemandirian NU Jatim, kata Sodiq, bahkan sempat disinggung Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj yang hadir pada pembukaan Konferwil. Menurut Kiai Said, Konferwil yang tidak dihadiri pejabat seperti Gubernur dan Kapolda adalah bentuk kemandirian NU Jatim. Hal itu menandakan bahwa NU tak harus selalu meminta-minta kepada pemerintah dalam menggelar suatu acara.

“Ini bisa jadi contoh bagi NU lain,” kata Sodiq menirukan Kiai Said.

Pada kesempatan itu Kiai Said juga menyebut sikap Rais Syuriah NU pertama yaitu Kiai Makhrus Aly dari Lirboyo yang tidak pernah menggantungkan NU kepada orang lain. Kiai Said ngendika (berkata), bahkan Kiai Mahrus Aly dengan suka rela mendermakan hidupnya untuk membesarkam NU tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Pengajar di Unisma ini menambahkan Kiai Said juga menegaskan bahwa kita harus meneladani Kiai Mahrus Aly yang tak pernah main proposal dalam membangun NU.

Sebagai sosok yang sejak beberapa tahun ini berkecimpung di bidang zakat, infak, sedekah, Sodiq mengungkapkan LAZISNU Jatim, pada konteks pemberdayaan adalah dengan penguatan zakat, infak dan sedekah. “Kesuksesan gerakan Koin dan kirab Koin NU di Jawa Timur semakin menjadi acuan kemandirian dan pemberdayaan,” ujarnya.

Pada saat Konferwil, tutur Sodiq, bahkan digelar kirab LAZISNU Jatim. Raungan puluhan mobil menyalakan suara sirine, jadi ajang konvoi keliling Kediri dan sekitarnya. Kala itu, kirab dimulai dan berakhir di lokasi Konferwil.

Menurutnya terdapat tigal hal terkait dengan kirab. Pertama, upaya untuk sosialisasi gerakan ZISNU di masyarakat. Kedua, pengenalan kembali LAZISNU sebagai lembaga resmi yang diamanati NU untuk mengelola zis, sebagai basis dari upaya kemandirian NU. “Sudah saatnya ZIS warga NU diamanatkan kepada lembaga resmi yang dimiliki NU,” katanya.

Ketiga, menujukkan kesiapan LAZISNU sebagai organisasi yang mandiri dan akuntabel, amanah dalam aktivitas penggalian dan penyaluran dananya.

Dalam kaitan dengan perekonomian, pemberdayaan Nahdliyin Jatim lebih diarahkan pada pengembangan ekonomi syariah sebagaimana dalam poin rekomendasi. Ke depan LAZISNU bisa berperan sebagai bagian tak terpisahkan dari optimalisasi empat empat pilar perjuangan NU. 

“LAZISNU dalam penyaluran harus bekerjasama dengan lembaga terkait untuk eksekusi kegiatan di lapangan. Selain itu pentasarufan (penyaluran) dana di samping mengacu pada empat pilar perjuangan, juga harus berbasis masyarakat. Sebesar-besarnya harus melalui ranting atau kelompok ranting, sehingga keberadaannya akan lebih dirasakan masyarakat secara langsung,” urainya.

Upaya pemasifan kemandirian NU dipandang sudah menjadi kebutuhan. Peran LAZISNU sendiri, dibahas di sidang komisi organisasi saat pengurus NU demisioner. “Lembaga seperti LAZISNU karen dianggap vital, dipandang penting untuk terus melakukan aktivitasnya sampai pengurus baru terlantik, agar tidak terjadi kevakuman,” ujarnya.