Ajakan Berunding Pemerintah Afghanistan Ditolak Taliban

 
Ajakan Berunding Pemerintah Afghanistan Ditolak Taliban

LADUNI.ID, Taliban menolak ajakan pemerintah Afghanistan untuk melakukan perundingan damai yang ditengahi Jerman. Kelompok Taliban menyatakan mereka baru mau melakukan hal itu setelah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) benar-benar menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan.

Menteri Urusan Perdamaian Afghanistan, Abdul Salam Rahimi, pada Minggu (28/7) mengatakan bahwa "Kami sedang mempersiapkan perundingan langsung. Kami bekerja sama dengan semua pihak dan berharap hal ini bisa terlaksana dalam dua pekan lagi, yang akan dilaksanakan di Eropa,".

Abdul Salam Rahimi menyatakan mempersiapkan rombongan juru runding sebanyak 15 orang untuk bertemu dengan delegasi Taliban. Menurut informasi yang dihimpun, perundingan ini bakal digelar di Oslo, Norwegia pada 7 Agustus mendatang.

Di sisi lain, Suhail Shaheen, Juru Bicara Biro Politik Taliban di Qatar, membantah mereka bakal segera berunding dengan pemerintah Afghanistan. Mereka menyatakan baru mau bernegosiasi jika seluruh pasukan asing sudah angkat kaki dari Afghanistan.

"Perundingan Intra-Afghan baru bisa terlaksana jika sudah ada pengumuman penarikan seluruh pasukan asing," kata Shaheen.

Zalmay Khalilzad, Juru Runding Amerika Serikat untuk perdamaian Afghanistan, menyatakan sudah beberapa kali bertemu dengan perwakilan Taliban di Qatar. Mereka menyatakan sudah sepakat mengakhiri perang yang sudah berjalan selama 18 tahun.

Menurut informasi yang dihimpun, AS dan Taliban pekan ini bakal meneken nota kesepahaman untuk memastikan jadwal penarikan pasukan asing dari Afghanistan.

Pemerintah AS bakal menarik pasukan jika ada jaminan Afghanistan tidak bakal dijadikan basis kelompok radikal. Sedangkan Presiden Afghanistan, Ashraf Gani, ketar-ketir jika AS dan NATO pergi maka mereka harus berhadapan langsung dengan Taliban.

Kelompok Taliban juga menolak berunding langsung dengan pemerintah Afghanistan karena dianggap tidak sah dan hanya menjadi boneka AS.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan ada sekitar 3.804 penduduk sipil termasuk lebih dari 900 anak tewas dan tujuh ribu lainnya mengalami luka-luka dalam konflik di Afghanistan pada 2018.

Meski AS menggulingkan mereka pada 2001 silam, wilayah kekuasaan dan pengaruh Taliban di Afghanistan juga dilaporkan semakin luas.